Palu, 8 Agustus 2025 – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menaruh perhatian serius terhadap lonjakan harga beras yang belakangan ini mengguncang wilayah Sulteng. Kenaikan harga beras yang signifikan sejak Mei 2025 tercatat sebagai salah satu penyumbang utama inflasi di daerah, bersama dengan komoditas lain seperti cabai, tomat, dan ikan.
“Saya tidak pernah tawar-menawar kalau menyangkut inflasi karena dampaknya langsung kepada rakyat,” tegas Wagub saat memberi arahan dalam pertemuan di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis sore (7/8).
Wagub Reny menyebut lonjakan harga ini dipicu oleh fenomena “migrasi” beras, di mana pasokan dari Sulteng justru banyak diserap oleh provinsi tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara yang menawarkan harga lebih tinggi kepada petani dan produsen lokal.
“Ironis, karena ini terjadi di musim panen. Justru di saat kita surplus, masyarakat kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Ini anomali,” jelasnya.
Dalam arahannya, Wagub meminta adanya langkah tegas dan sinergi antara Forkopimda dan perangkat daerah dalam mengendalikan serta mengawasi distribusi beras agar kebutuhan lokal bisa terpenuhi lebih dulu.
“Kalau tidak kita tertibkan, kasihan masyarakat kita yang mau beli beras,” ujarnya, sembari mengimbau agar prioritas diberikan kepada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dalam daerah.
Untuk menekan dampak langsung ke masyarakat, Wagub juga menginstruksikan percepatan distribusi beras dan penyelenggaraan pasar murah di berbagai titik. Ia secara khusus meminta Bulog untuk segera menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar-pasar murah.
“Tolong SPHP cepat didistribusikan,” tandasnya.
Menanggapi kondisi ini, perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan pentingnya peran offtaker atau pembeli yang mampu menyerap hasil panen petani dengan harga yang kompetitif. Langkah ini dinilai dapat menahan aliran beras ke luar daerah dan menjaga kestabilan pasokan di pasar lokal.
Pemprov Sulteng berharap upaya kolektif ini dapat segera menormalisasi harga beras serta menjamin keterjangkauan bagi masyarakat di tengah tekanan inflasi yang masih berlangsung.
