Tugas penyuluh pertanian pada tahun 2022 kian tak mudah di tengah permasalahan pangan yang juga cukup besar. Karena itu, penyuluh pertanian harus terus meng-update informasi dan pengetahuan, jangan hanya mengandalkan bimbingan teknis (bimtek) dari pemerintah.
Demikian pesan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi saat peluncuran aplikasi Sinartani-Wikitani dan FGD Geliat Penyuluhan Pertanian 2022 yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Selasa (21/12).
“Penyuluh harus update informasi. Jangan andalkan Bimtek yang perlu waktu dan biaya siginifikan. Manfaatkan internet of things (IoT) dan Tabloid Sinar Tani. Ini bisa menjadi peluru dan amunisi penyuluh di lapangan,” kata Dedi.
Dedi mengakui, tahun 2022 tantangan pembangunan pertanian masih cukup besar. Misalnya, luas lahan baku sawah kian menurun dari sebelumnya 7,8 juta hektar (ha) menjadi hanya 7,1 juta ha pada tahun 2018. Bahkan hampir 59 persen memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.
Angka kemiskinan di pedesaan yang mayoritas bermatapencarian petani juga masih cukup tinggi. Data menyebutkan hampir 87 persen desa berpenghasilan utama dari pertanian. Sekitar 60 persen penduduknya bertani padi dan palawija. Sedangkan 13,1 persen penduduk Indonesia justru tinggal di pedesaan.
Masalah lainnya adalah, sebagian besar petani di Indonesia atau sekitar 82,55 persen petani berpendidikan maksimal SMP. Proporsi petani muda juga kian berkurang. “Petani Indonesia sekarang ini didominasi kaum kolotnial yang hanya lulus SD dan tidak sekolah,” tuturnya.
Belum lagi persoalan gizi buruk pada penduduk Indonesia, khususnya di pedesaan. Kondisi tersebut banyak terjadi di daerah miskin. Data tahun 2018, kasus stunting pada anak mencapai 7,3 juta orang. “Kasus gizi buruk justru terjadi di daerah yang penduduk berpenghasilan rendah sangat berhubungan,” ujarnya.
Menjawab Tantangan
Bagaimana penyuluh pertanian menghadapai tantangan pertanian yang kian berat tersebut? Dedi mengatakan, melalui program Kostratani, pemerintah terus meningkatkan fasilitas tambahan sarana teknologi informasi komunikasi di 103 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dan peningkatan prarasana gedung BPP melalui pembangunan/renovasi sebanyak 31 unit BPP.
Kemudian, memfasilitasi sarana pembelajaran melalui sekolah lapangan (SL) di 687 BPP, membuat percontohan penerapan teknologi pertanian pada 1.320 kelompok tani di 132 kabupaten, peningkatan kapasitas melalui TOT dan TOF Pelatihan BPP Kostratani 298 orang dan Bimtek BPP Kostratani 2.284 orang.
“Kami juga akan memberikan honorarium bagi THL-TBPP dan insentif BOP dan bagi PNS dan PPPK 43.464 penyuluh pertanian. Kami juga berjuang agar ada peningkatan status ketenagaan penyuluh pertanian melalui pengangkatan 11.744 orang THL-TBPP menjadi PPPK,” tutur Dedi.
Penyuluh lanjut Dedi, juga akan memberikan pendampingan pada kegiatan Food Estate di Humbang Hasudutan, Kalimantan Tengah dan Sumba Tengah. “Di lokasi food estate, kami akan memberikan pendampingan kelompok tani dan gapoktan, serta penigkatan kapasitas petani SDM melalui pelatihan,” katanya.
Dedi mengingatkan kembali tugas penyuluh pertanian adalah melahirkan SDM pertanian yang profseioanl berjiwa usaha agar mampu meningkatkan kualitas, kontinuitas dan efisensi untuk tercapai tujuan pertanian. “Ke depan, penyuluh harus mampu menumbuhkan petani milenial, menumbuhkan kelembagaan petani atau aosisasiIni menjadi PR (pekerjaan rumah) Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Fathan A. Rasyid mengatakan, sasaran yang harus penyuluh lakukan adalah terbangunnya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berupa Koperasi. Kelembagaan tersebut nantinya menjadi pelayanan prima (excelence service, cheaper, faster, simple), mulai kebutuhan sarana, jasa alsintan, pengolahan, informasi teknologi dan pemasaran.
“Mengapa Koperasi? Nilai luhur bangsa Indonesia, masyarakat komunal, gotong royong, amanah UUD 1945, pengalaman sukses HOS Cokroaminoto, bench marking : Jepang, Korea, Taiwan, Turki, Jerman, USA, Australia, Selandia Baru yang menggaji penyuluh adalah koperasi,” tuturnya.
Indonesia memiliki 127 ribu koperasi aktif atau terbanyak di dunia. Namun menurut Fathan, kontribusi terhadap GDP masih rendah. Rata-rata anggota aktif hanya 13 orang per 100 orang. Padahal Jepang, 1 dari 4 orang penduduk anggota koperasi aktif , Jerman dan Amerika 1 dari 3 orang aktif dikoperasi. “Penyuluh juga harus mampu membangun sistem kerja latihan, kunjungan, dan supervisi (LAKUSUSI) berbasis IT,” tambahnya.
Achmad Baihaqi, penyuluh pertanian Kabupaten Semarang juga mengakui, masih banyak PR pemerintah untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Salah satu yang paling utama adalah kelembagaan penyuluh pertanian yang belum kuat, sehingga menyebabkan lemahnya posisi tawar penyuluh.
Di lapangan menurutnya, dengan adanya UU Otonomi Daerah membuat banyak lembaga penyuluhan di daerah dihapus. Penyuluh ibarat anak kehilangan induknya. Ada yang hanya kepala seksi, ada yang setingkat kepala bidang, bahkan hanya sebagia tenaga fungsional penyuluh.
“Sistem birokrasi di daerah membuat penyuluh menjadi penghubung lintas bidang. Akibatnya fokus penyuluh untuk membina dan mengawal usaha tani menjadi tidak fokus, bergerser menjadi petugas administratif,” sesalnya.
Semua itu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah membangkitkan penyuluh kembali di tahun 2022.
Penulis ; Ir. Moledon
