PALU — Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 selama dua hari, Selasa hingga Rabu, 17–18 November 2026, bertempat di Swiss-Belhotel, Kota Palu. Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam mengawal penyediaan, peredaran, dan penggunaan pupuk bersubsidi serta pestisida.
Rakor KP3 tahun ini mengusung tema “Penguatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Menuju Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Program Berani Panen Raya”. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua KP3 Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pengawasan sarana produksi pertanian berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, khususnya peningkatan produktivitas padi pada kisaran 5 hingga 6 ton per hektare Gabah Kering Giling (GKG).
Selain komoditas padi, penguatan pengawasan juga diarahkan pada komoditas strategis lainnya yang memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, seperti jagung, kedelai, dan ubi kayu di subsektor tanaman pangan; bawang merah, bawang putih, dan cabai di subsektor hortikultura; serta kakao, kopi, dan tebu rakyat pada sektor perkebunan.
Berdasarkan data nasional hingga Desember 2025, terdapat 5.852 merek pupuk dan 6.003 formulasi pestisida yang terdaftar resmi. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan peredaran pupuk dan pestisida ilegal atau palsu, penggantian karung pupuk bersubsidi, ekspor ilegal, serta penyimpangan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut menuntut pengawasan terkoordinasi agar penyaluran pupuk dan pestisida memenuhi prinsip 6 Tepat (mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat) serta prinsip 7 Tepat khusus pupuk bersubsidi (+ tepat sasaran).
Terkait penyediaan pupuk bersubsidi di Sulawesi Tengah, berdasarkan SK Realokasi ke-5, alokasi yang ditetapkan meliputi Pupuk Urea sebesar 58.919 ton, Pupuk NPK sebesar 55.178 ton, Pupuk NPK Formula Khusus sebesar 21.890 ton, dan Pupuk Organik sebesar 10.541 ton. Pengawasan KP3 diarahkan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan e-RDKK, HET di titik serah, dan tata kelola yang berlaku.
Rakor ini dihadiri oleh 55 orang peserta yang berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah selaku Ketua KP3 kabupaten/kota, perwakilan produsen, distributor, pelaku usaha sarana produksi pertanian, serta asosiasi pupuk dan pestisida. Sejumlah instansi juga turut dilibatkan, antara lain Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, serta PT. Pupuk Indonesia (Persero).
Pada hari pertama, Selasa (17/11/2026), rangkaian acara diawali dengan pembukaan, laporan panitia pelaksana, dan sambutan resmi Kepala Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, dilanjutkan dengan sesi materi dan diskusi panel mengenai peran KP3 dalam pengawasan pupuk dan pestisida, peran dan fungsi Kejaksaan Tinggi serta Polda Sulawesi Tengah, serta ketersediaan, distribusi, dan permasalahan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia. Dalam penegakan hukum bersama PPNS dan aparat penegak hukum, ditekankan pula pengedepanan pembinaan sesuai asas ultimum remedium.
Selanjutnya, pada hari kedua, Rabu (18/11/2026), agenda diisi dengan evaluasi kegiatan KP3 TA 2026 dan diskusi rencana aksi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebelum ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk memperkuat sinergi lintas instansi, meningkatkan pengawasan langsung maupun daring terhadap produsen, distributor, kios, dan pengguna, mengawal e-RDKK serta HET di titik serah, menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan berjenjang hingga KP3 Pusat, serta mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026 (Keputusan Dirjen PSP Nomor 20/Kpts/SR.340/B/04/2026). Dari sesi evaluasi juga mengemuka catatan strategis agar pertemuan KP3 di tingkat kabupaten/kota lebih rutin dilaksanakan, disertai dukungan anggaran operasional pengawasan yang memadai serta tindak lanjut temuan lapangan yang transparan dan terukur.
Ikbal Buntaran – PSP